PenaTerkini.co.id, Jakarta – Rektor Institut Teknologi PLN (ITPLN), Prof. Dr. Ir. Iwa Garniwa, M.K., MT., IPU., ASEAN Eng., menegaskan penyesuaian harga LPG nonsubsidi ukuran 12 kilogram dilakukan demi menjaga keberlanjutan energi nasional sekaligus memastikan subsidi tepat sasaran.
Namun, ucapnya, risiko paling serius dari kenaikan harga ini, yakni peralihan pengguna ke LPG 3 kg bersubsidi. Saat ini, disparitas harga antara LPG 12 kg dan 3 kg mencapai hampir tiga kali lipat.
LPG 12 kg diperkirakan sekitar Rp220 ribu per tabung atau Rp18.300 per kg. Sementara LPG 3 kg dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp20 ribu setara Rp6.600 per kg.
“Secara ekonomi rasional kalau masyarakat tergoda pindah. Tapi ini berbahaya karena LPG 3 kg itu subsidi APBN dan hanya untuk kelompok tertentu,” ujar Iwa dalam keterangannya, Jum’at, 24 April 2026.
Untuk itu, Guru Besar Universitas Indonesia itu menyarankan menekankan perlunya langkah terpadu dari pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menjaga ketahanan energi, terutama soal LPG non subsidi ini.
Dalam jangka pendek, distribusi LPG 3 kg harus diperketat dengan sistem berbasis nama dan alamat menggunakan data kependudukan. Pengawasan juga perlu melibatkan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Selain itu, komunikasi publik dinilai penting agar masyarakat memahami bahwa subsidi merupakan amanah yang harus dijaga bersama.
Untuk jangka menengah, ia mendorong pengurangan ketergantungan pada LPG melalui percepatan jaringan gas (jargas) kota dan penggunaan kompor induksi, terutama di wilayah perkotaan.
“Listrik kita surplus, lebih aman, dan tidak bergantung impor,” katanya.
Bagi pelaku UMKM, pemerintah juga didorong memberikan alternatif, seperti akses kredit mikro untuk pembelian kompor induksi atau penyediaan LPG nonsubsidi ukuran lebih kecil agar lebih terjangkau.
Iwa menegaskan kenaikan harga LPG 12 kg memang tidak mudah diterima masyarakat. Namun, langkah ini dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan sistem subsidi energi.






