“Ini pahit, tapi tujuannya supaya subsidi tepat sasaran. Kalau mampu, gunakan nonsubsidi. Kalau melihat penyelewengan LPG 3 kg, laporkan,” tegasnya.
Diakuinya, LPG 12 kg merupakan produk nonsubsidi yang harganya mengikuti mekanisme pasar global. Komponen utamanya merujuk pada CP Aramco, nilai tukar dolar, serta biaya distribusi. Sejak awal 2026, harga CP Aramco mengalami kenaikan akibat musim dingin di belahan bumi utara dan ketegangan geopolitik di Selat Hormuz.
“Per April, harga keekonomian LPG 12 kg sudah tembus Rp225 ribu per tabung. Sementara harga jualnya masih ditahan di bawah itu, sehingga selisihnya ditanggung Pertamina,” ucap Iwa.
Ia mengingatkan, jika kondisi ini dibiarkan, beban keuangan Pertamina akan semakin berat dan berpotensi mengganggu penugasan distribusi LPG 3 kg bersubsidi. Karena itu, penyesuaian harga dinilai sebagai langkah menjaga keadilan energi.
“Yang nonsubsidi harus bayar sesuai harga keekonomian, sementara subsidi tetap untuk masyarakat miskin,” katanya.
Dampak ke Inflasi Dinilai Kecil
Iwa mengakui kenaikan harga LPG 12 kg tetap berdampak pada inflasi dan daya beli. Namun, dampaknya dinilai relatif kecil.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), bobot LPG nonsubsidi dalam keranjang inflasi hanya sekitar 0,18 persen. Angka ini jauh di bawah komoditas seperti beras (3,8 persen) dan bensin (4 persen).
“Kalau harga naik 10 persen, kontribusinya ke inflasi hanya sekitar 0,018 persen. Jadi relatif kecil,” imbuhnya.
Meski demikian, ia mengingatkan adanya potensi second round effect, terutama pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kuliner. Setiap program penelitian ITPLN bisa diakses melalui www.itpln.ac.id.
“Kenaikan biaya bisa diteruskan ke harga makanan. Misalnya, harga pecel ayam naik Rp1.000. Ini yang nanti terasa, tapi biasanya bertahap dalam 1-2 bulan,” jelasnya. (rons)






