PenaTerkini.co.id, Simalungun – Instruksi Presiden RI Prabowo Subianto terkait pembalakan liar menitikberatkan pada penindakan tegas, penegakan hukum investigatif, dan perbaikan tata kelola hutan secara menyeluruh
Namun imbauan dan adanya intruski pemimpin negara ini, tidak dihiraukan oleh oknum di Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah II Pematangsiantar adanya yang melakukan pembalakan (penebangan) kayu yang diduga liar di Nagori Tangga Batu, Kecamatan Hatonduan, Kabupaten Simalungun.
Dugaan adanya pembalakan liar di kawasan Hutan Negara seluas 164,50 Hektar masih marak dilakukan disana (Kecamatan Hatonduan).
Hal ini dikatakan salah seorang masyarakat sekitar kawasan hutan kepada awak media, Kamis, (21/05/2026), menyebutkan, bahwa masyarakat sekitar beberapa waktu lalu melihat jika terjadi adanya pembalakan diduga liar di Hutan Negara disekitar Kampung Rondang dan juga pengeluaran kayu.
“Jadi kayu itu berasal dari wilayah Kelompok Tani Lestari Nauli yang dibina oleh salah seorang pegawai Dinas Kehutanan KPH 2. Mereka juga membawa kayu itu keluar melewati Pos palang TPL untuk melintasi kampung Rondang,” ujar pria berbadan gempal yang tidak ingin disebutkan namanya.
Dikatakannya, memuluskan aksi pembalakan yang diduga liar ini, mereka selalu menggunakan surat keterangan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumut dan Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah II Pematangsiantar, agar dapat membawa kayu hasil dari dugaan pembalakan liar tersebut.
” Ada surat keterangan yang mereka pegang dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumut dan Kehutanan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah II Pematangsiantar, sehingga kayu tersebut mulus keluar dari kawasan tersebut.” ungkapnya.
Menanggapi adanya surat keterangan “sakti” yang menjadi “tameng” mengatasnamakan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumut dan UPTD KPH Wilayah II Pematangsiantar, Kepala UPTD Wilayah II Pematangsiantar Alvin Situngkir mengatakan bahwa surat tersebut tidak pernah terdaftar di kantor UPTD KPH Wilayah II Pematangsiantar.
“Surat itu tidak pernah terdaftar di kantor kita, bahkan kami juga telah dipanggil pada tanggal 18 Mei 2026 oleh Dinas Kehutanan Provinsi untuk dikofirmasi terkait surat tersebut, dan keterangan yang saya berikan bahwa sesuatunya itu tidak terdaftar di kantor KPH,” ucap Alvin Situngkir saat ditemui diruangan kerjanya dengan di dampingi Humas Tigor Siahaan, Jumat (22/05/2026).






