Alvin menuturkan, bahwa mereka (Dinas Kehutanan UPT Wilayah II Pematangsiantar) juga telah melakukan pengecekan terhadap surat tersebut, namun mereka tidak menemukan agenda surat itu. Sehingga mereka tidak mengetahui cara penerbitannya.
“Kami juga tidak mengetahui surat itu dipergunakan untuk apa, dan untuk prosesnya, sampai sekarang masih diproses di Dinas. Tapi karena saya sebagai kepala KPH disini jadi saya harus bertanggungjawab dari sisi administrasi apabila itu menjadi produk kantor ini, untuk penerbitan itu kami sama sekali tidak mengetahui bagaimana menerbitkannya,” tutur Alvin Situngkir.
Saat di tanyakan, apakah oknum yang bersangkutan telah dilakukan pemeriksaan terkait penerbitan surat tersebut, Alvin mengungkapkan, jika pada saat dilakukan pemanggilan yang bersangkutan tidak dapat hadir.
“Pada saat kami dipanggil ke Dinas yang bersangkutan tidak dapat hadir, maka mungkin dia akan diperiksa secara khusus. Sedangkan untuk tindakannya kita tidak mengetahui, karena ranahnya bukan saya. Tanggungjawab saya sebagai KPH sudah saya sampaikan itu diluar kantor,” ungkapnya.
Ketika disinggung kembali, untuk penerbitan surat tersebut apakah harus diketahui oleh KPH, Alvin mengungkapkan jika segala sesuatu surat yang menjelaskan sesuatu di dalamnya harus melalui KPH.
” Segala sesuatu surat yang menjelaskan sesuatu di dalamnya harus melalui KPH Wilayah II Pematangsiantar,” tegasnya.
Bagaimana kelanjutan tentang adanya surat keterangan “sakti” digunakan oleh oknum dalam aksi melakukan pembalakan (penebangan) kayu yang diduga liar di wilayah Kecamatan Hatonduan tersebut, selanjutnya akan ditelusuri. (tim)






