PenaTerkini.co.id, Jakarta – Institut Teknologi PLN (ITPLN) berkomitmen untuk memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) bagi sivitas akademika melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta. Langkah ini dilakukan untuk memastikan berbagai karya inovasi, hasil penelitian, hingga pengabdian masyarakat yang lahir di lingkungan kampus mendapat perlindungan hukum dan dapat dimanfaatkan secara luas.
Kerja sama tersebut ditandatangani langsung oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik ITPLN, Prof. Dr. Susy Fatena Rostiyanti, ST., M.Sc., bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta, Baroto.
Prof. Susy mengatakan, sinergitas ITPLN dengan Kementerian Hukum menjadi bagian penting dalam penguatan tridharma perguruan tinggi, terutama di tengah berkembangnya inovasi teknologi dan riset di lingkungan kampus yang berkaitan erat dengan dalam perlindungan kekayaan intelektual.
“Melalui kerja sama ini, kami ingin mendorong dosen, mahasiswa, maupun peneliti di ITPLN agar semakin sadar pentingnya melindungi hasil karya dan inovasinya melalui sistem kekayaan intelektual,” ujar Prof. Susy usai penandatanganan kerja sama, Selasa, (12/05/ 2026).
Menurut dia, banyak hasil penelitian dan inovasi kampus yang memiliki nilai strategis dan berpotensi dimanfaatkan bagi masyarakat maupun industri. Karena itu, perlindungan hukum terhadap karya-karya tersebut dinilai menjadi kebutuhan mendesak.
Perjanjian kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum, Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Nomor M.HH5.HH.04.05 Tahun 2025 dan Nomor 14/V/NK/PTST/2025 yang ditandatangani pada 14 Mei 2025 lalu.






