Pena Terkini
Kamis, 19 November 2026
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Daerah
  • TNI-Polri
  • Pendidikan
  • Hukum
  • Politik
  • Advetorial
Pena Terkini
No Result
View All Result
Pena Terkini
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Daerah
  • TNI-Polri
  • Pendidikan
  • Hukum
  • Politik
  • Advetorial
Home Daerah

Catatan BPK RI Pewakilan Sumut Temukan Permasalahan Kinerja Satker SNVT PJSA BWS Sumatera II Medan Sebesar Rp. 9 Miliar Lebih di Sungai Pintu Bosi dan Sungai Aek Tulas

PenaTerkini.co.id Penulis: PenaTerkini.co.id
28 Agustus 2024 | 04:31 WIB
Rubrik: Daerah
Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera ll Medan Jl. Jenderal Besar A.H. Nasution, Kota Medan. (Istimewa)

Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera ll Medan Jl. Jenderal Besar A.H. Nasution, Kota Medan. (Istimewa)

PenaTerkini – Medan | Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Utara melakukan audit di Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II, Medan dengan menemukan sejumlah permasalahan kontrak pada Satuan Kerja SNVT PJSA di Medan Mencapai Rp.9.336.142.885.

Dalam catatan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara ditemukan secara rinci yang mengarah pada permasalahan kontrak tidak mengatur spesifikasi teknis hasil pekerjaan, frekuensi/jumlah pengujian hasil pekerjaan, cara pengukuran, dan cara pembayaran secara memadai.

Catatan tersebut di ungkap oleh BPK pada dua paket pekerjaan Satker PJSA BWS Sumatera ll Medan, antara lain;
Pengendalian Daya Rusak Sungai Pintu Bosi yang dilaksanakan oleh PT CKM dengan nomor kontrak addendum: HK.02.03/SP-I/2022/04-II 14 Desember 2022, sebagaimana paket pekerjaan tersebut adalah pekerjaan Pembesian , didapati bahwa hasil pemeriksaan atas spesifikasi teknis Kontrak untuk kontrol kualitas dan kuantitas pekerjaan ditemukan spesifikasi teknis tidak mengatur standar minimal kualitas/mutu material besi tulangan sebagai syarat material aproval antara lain kuat tarik, kuat leleh, kuat tekuk, berat batang per meter, dan elongasi tulangan baja.

Dimaksudkan, spesifikasi teknis tidak menjelaskan frekuensi/ jumlah minimal pengujian yang harus dilakukan atas besi yang didatangkan spesifikasi teknis tidak mengatur prosedur pemerimaan material (material approval) dan persyaratan dokumen kualitas dari pabrikan (mill sheet) sehingga tidak dilakukan pengujian pada saat persetujuan penggunaan material.

“Tidak dilakukan pengujian sampel besi pada saat approval material maupun atas material yang didatangkan, atas besi yang didatangkan hanya dilakukan pengukuran diamater dan label besi. BPK menemukan permasalahan sebesar Rp 6.086.088.828,16.” terang BPK RI Perwakilan Sumut,

Selain itu, BPK juga mencatat pada pekerjaan Pengendalian Daya Rusak Sungai Aek Tulas yang dilaksanakan oleh PT LU HK.02.03/SP-I/2022/02-III 12 Desember 2022 uraian pekerjaan adalah pembesian, ditemukan bahwa hasil pemeriksaan spesifikasi teknis tidak mengatur standar minimal kualitas/mutu material besi tulangan sebagai syarat material aproval antara lain kuat tarik, kuat leleh, kuat tekuk, berat batang per meter, dan elongasi tulangan baja.

Spesifikasi teknis tidak menjelaskan frekuensi/ jumlah minimal pengujian yang harus dilakukan atas besi yang
didatangkan. Spesifikasi teknis tidak mengatur prosedur pemerimaan material (material approval) dan persyaratan dokumen kualitas dari pabrikan (mill sheet) sehingga tidak dilakukan pengujian pada saat persetujuan penggunaan material.

Tidak dilakukan pengujian sampel besi pada saat approval material maupun atas material yang didatangkan,
atas besi yang didatangkan hanya dilakukan pengukuran diamater dan label besi, dengan nilai permasalahan sebesar Rp 3.250.054.067,23.

Menurut BPK dalam cacatanya, bahwa permasalahan tersebut mengakibatkan potensi terjadi kegagalan bangunan dan/atau tidak tercapainya umur rencana bangunan atas hasil pekerjaan yang belum dapat diyakini pemenuhan kualitas sesuai persyaratan dalam spesifikasi teknis; dan output atas item pekerjaan secara parsial maupun secara keseluruhan konstruksi berpotensi tidak dapat memenuhi output yang sudah direncanakan atas adanya hasil pekerjaan yang tidak diukur berdasarkan standar/ketentuan teknis yang berlaku dan seharusnya telah diatur dalam spesifikasi teknis kontrak.

Hal tersebut disebabkan Kepala Satuan Kerja terkait kurang optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jajarannya; dan PPK dan pengawas lapangan kurang cermat dalam melakukan pengendalian serta pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan, menguji ketepatan mutu/kualitas hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa, dan melakukan penyusunan spesifikasi teknis yang menjadi syarat dalam menerima hasil pekerjaan.

 BPK mencatat permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tanggal 2 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tanggal 16 Maret 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu: Pasal 4 yang menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk antara lain menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;selanjutnya Penyedia sebagaimana dimaksud bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume

Kemudian yang menyatakan bahwa, Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan.

Atas temuan itu, BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR agar menginstruksikan Dirjen Sumber Daya Air untuk memerintahkan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) terkait melakukan reviu secara periodik atas laporan hasil pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan yang dibuat PPK dan mendokumentasikan hasil reviu tersebut sebagai bagian laporan pelaksanaan kegiatan Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dan pengawas lapangan yang kurang cermat dalam melakukan pengawasan pekerjaan fisik di lapangan, menguji kebenaran perhitungan volume/kuantitas yang dibuat oleh Penyedia serta kurang optimal dalam melakukan pengendalian kontrak untuk mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara; dan memerintahkan Kepala Satker dan PPK untuk melibatkan Komisi Keamanan Bendungan atau lembaga/instansi terkait yang berkompeten untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian kembali atas konstruksi bangunan yang telah terbangun, untuk memastikan terpenuhinya kualitas sesuai persyaratan dalam spesifikasi teknis guna mencegah potensi terjadi kegagalan bangunan serta memenuhi output yang sudah direncanakan atas hasil pekerjaan.

Menanggapi adanya catatan BPK RI Perwakilan Sumatera Utara tersebut, Penaterkini.com melakukan konfirmasi secara tertulis kepada Kepala Satker SNVT PJSA BWS Sumatera II, Dony Hermawan, S.T., MP.SDA, yang diterima oleh salah seorang staf kantor BWS Sumatera II di Jalan Jenderal Besar A.H. Nasution, Medan Jumat, (22/08/2024). Namun, surat konfirmasi  berisikan beberapa pertanyaan mengenai rekomendasi BPK kepada Menteri PUPR agar menginstruksikan Dirjen Sumber Daya Air untuk memerintahkan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) terkait melakukan reviu secara periodik atas laporan hasil pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan yang dibuat PPK dan mendokumentasikan hasil reviu tersebut sebagai bagian laporan pelaksanaan kegiatan memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dan pengawas lapangan yang kurang cermat dalam melakukan pengawasan pekerjaan fisik di lapangan itu, hingga berita ini ditayangkan, tidak direspon.

Hal ini sangat disayangkan, yangmana di era keterbukaan informasi yang gencar di suarakan Pemerintah Pusat, masih saja  ada oknum pemangku jabatan yang mengabaikan. Bagaimana kelanjutan tentang arahan BPK kepada Kementerian PUPR atas pekerjaan di Sungai Pintu Bosi dan Sungai Aek Tulas, nantikan pemberitaan selanjutnya. (tim)

Tags: BPK RI perwakilan Sumatera UtaraBWS Sumatera IISatuan Kerja SNVT PJSASungai Aek TulasSungai Pintu Bosi
ShareTweetSendSharePinShareSend

Berita Terkait

Humas Polrestabes Medan.
Daerah

Kapolrestabes Medan Serahkan Kembali kepada Pemilik Sepeda Motor Hasil Pengungkapan Kejahatan

Penulis: PenaTerkini.co.id
11 November 2026 | 20:49 WIB

PenaTerkini.co.id, Medan - Polrestabes Medan tidak hanya mengungkap hasil kejahatan, namun juga memastikan hak masyarakat kembali terpenuhi sebagai wujud nyata...

Read moreDetails
Imigrasi Kelas II TPI Belawan.
Daerah

IMIPAS PEDULI 2026: Imigrasi Belawan Bagikan Kacamata Baca dan Gelar Cek Kesehatan Gratis kepada Masyarakat

Penulis: PenaTerkini.co.id
11 November 2026 | 18:37 WIB

PenaTerkini.co.id, Medan - Dalam rangka memperingati Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke-2 Tahun 2026, Kantor Imigrasi Kelas II TPI...

Read moreDetails
Petugas teknik melakukan pemeriksaan dan penanganan komponen boiler di area pembangkit. Melalui percepatan pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan, PLN terus mengupayakan optimalisasi kapasitas pembangkit untuk mendukung pemulihan pasokan listrik dan menjaga keandalan sistem kelistrikan Sulbagsel. (Dok PLN )
Daerah

Percepat Pemulihan Kelistrikan Sulbagsel, PLN Siapkan Tambahan Kapasitas Pembangkit 700 MW

Penulis: PenaTerkini.co.id
11 November 2026 | 11:40 WIB

PenaTerkini.co.id, Makassar - Manajemen PT PLN (Persero) memberikan perhatian khusus pada pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Sulawesi Bagian Selatan....

Read moreDetails
Daerah

Sapa Warga dan Gotong Royong di Medan Area, Wali Kota Medan Tanggapi Keluhan Warga

Penulis: PenaTerkini.co.id
8 November 2026 | 07:10 WIB

PenaTerkini.co.id, Medan - Banjir yang kerap merendam rumah warga setiap kali hujan turun menjadi perhatian serius Wali Kota Medan Rico...

Read moreDetails
Direktur Intelijen Keimigrasian, Kombes Pol. Agus Waluyo, S.I.K., memberikan penghargaan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan, Eko Yudis Parlin Rajagukguk. (Dok. Imigrasi Kelas II TPI Belawan)
Daerah

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan Raih Dua Penghargaan dalam Program Desa Binaan Imigrasi

Penulis: PenaTerkini.co.id
4 November 2026 | 19:50 WIB

PenaTerkini.co.id, Medan -  Komitmen memperkuat pengawasan keimigrasian sekaligus membangun kedekatan dengan masyarakat kembali mengantarkan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan...

Read moreDetails
Bupati Simalungun, Dr. H Anton Achmad Saragih saat melantik 15 Pangulu dan 93 Maujana Nagori, Rabu, (04/11/2026). (Istimewa)
Daerah

15 Pangulu dan 93 Anggota Maujana Nagori Dilantik, Bupati Simalungun Ajak Bangun Sinergi Nyata untuk Kemajuan Nagori

Penulis: PenaTerkini.co.id
4 November 2026 | 14:49 WIB

PenaTerkini.co.id, Simalungun - Bupati Simalungun Dr H Anton Achmad Saragih melantik 15 Pangulu terpilih hasil pemilihan antarwaktu sisa masa jabatan...

Read moreDetails

Berita Terbaru

Pendidikan

ITPLN Dorong Perempuan Kuasai Masa Depan Industri Nuklir

18 November 2026 | 20:04 WIB
Nasional

PLN Kembali Raih Sertifikasi Great Place to Work, Masuk Daftar Best Workplaces Indonesia dan Asia 2026

17 November 2026 | 21:26 WIB
Pendidikan

Transisi Energi RI Makin Besar, PLN Ungkap Peluang Besar bagi Lulusan ITPLN

17 November 2026 | 20:59 WIB
Nasional

Rekam Jejak Suroso Isnandar, dari Insinyur Ketenagalistrikan hingga Pimpin PLN

17 November 2026 | 19:59 WIB
Nasional

Perjalanan Karier dan Kontribusi Suroso Isnandar di Sektor Energi

17 November 2026 | 18:05 WIB
Pendidikan

ITPLN Buka Jalan Karier Lulusan via Career Day, Sejumlah Perusahaan Berebut Talenta

16 November 2026 | 18:23 WIB
Nasional

Prof. Iwa Beberkan 3 Jurus Hadapi Krisis SDM Energi Surya di Forum Dunia

16 November 2026 | 11:16 WIB
Nasional

Di COP31 Turki, ITPLN Bongkar Strategi Atasi Kesenjangan Talenta Energi Terbarukan

16 November 2026 | 10:59 WIB
Pendidikan

Dari Garbarata hingga Menara Listrik, ITPLN Pelajari Workshop Berstandar Internasional

15 November 2026 | 13:53 WIB
Nasional

Dari Ajang SustainAction 2026, PLN Siap Implementasikan 15 Program Unggulan untuk Pengembangan Masyarakat di Berbagai Daerah

14 November 2026 | 16:58 WIB
Nasional

PLN dan GGGI Teken Salah Satu Perjanjian Karbon Terbesar di Dunia antara Indonesia-Norwegia Berdasarkan Article 6.2 Paris Agreement

14 November 2026 | 16:14 WIB
Nasional

PLN Perkuat Kemitraan Global untuk Percepat Program PLTS 100 GW dan Industri Hijau

13 November 2026 | 21:14 WIB

barak barak barak barak barak barak

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Pedoman
  • Privacy Policy

© 2023-2025 Penaterkini.co.id

rotasi news berita sport sumber kaldera sinata

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Daerah
  • TNI-Polri
  • Pendidikan
  • Hukum
  • Politik
  • Advetorial

© 2023-2025 Penaterkini.co.id

rotasi news berita sport sumber kaldera sinata