PenaTerkini.co.id, Pematangsiantar – Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, S.H., M.Kn dan Ketua DPRD Kota Pematangsiantar, Timbul Marganda Lingga, S.H., mengikuti kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2025 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (DJPKN) V Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melalui daring dari Command Center Lantai 2 Balai Kota Pematangsiantar, Jalan Merdeka.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur serta Ketua DPRD Provinsi dari wilayah Sumatera dan Jawa yang berlangsung di Gedung Merah Putih BPK RI Jakarta, Kamis (02/04/2026).
Agenda ini menjadi tahap awal dimulainya proses audit atas LKPD TA 2025. Dalam kegiatan tersebut, dilakukan penyerahan surat tugas pemeriksaan oleh anggota V BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Dr. H. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E Ak., MBA., CA., CFE., CSFA., CFrA kepada para kepala daerah. Penyerahan surat tugas menjadi tanda resmi dimulainya proses pemeriksaan LKPD oleh BPK.
Bobby Adhityo Rizaldi dalam arahannya menegaskan pemeriksaan laporan keuangan tidak hanya bertujuan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun juga harus menjadi momentum dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Opini WTP bukan sekadar prestasi administratif, tetapi harus mencerminkan pengelolaan keuangan yang benar-benar transparan, akuntabel, dan berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, isu penguatan kemandirian dan ketahanan fiskal daerah menjadi fokus utama pembahasan dalam entry meeting. Hal ini dinilai penting mengingat tantangan ekonomi yang dinamis serta tuntutan pembangunan daerah yang semakin kompleks. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) serta meningkatkan efisiensi belanja.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Keuangan Negara V, Widhi Widayat, S.E., M.Si., CA., CSFA., CFrA., ERMAP., GRCP., GRCA Ak dalam laporannya menjelaskan, kegiatan ini bertujuan membangun kesamaan pemahaman antara BPK dan seluruh jajaran pemerintah daerah terkait pelaksanaan pemeriksaan. Selain itu, kegiatan ini bertujuan memastikan kesiapan dokumen serta dukungan koordinasi selama proses audit berlangsung.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan audit, sehingga dapat berjalan secara efektif dan tepat waktu dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel.






