PenaTerkini.co.id, Pematangsiantar – Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, S.H., M.Kn diwakili Wakil Wali Kota, Herlina menghadiri rapat paripurna DPRD Pematangsiantar dengan agenda Penyampaian Nota Jawaban Wali Kota Pematangsiantar atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran (TA) 2025 bertempat di Gedung Harungguan DPRD Kota Pematangsiantar, Selasa (14/04/2026) malam.
Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Pematangsiantar, Ir. Daud Simanjuntak, M.M didampingi Frengki Boy Saragih, S.T.
Fraksi PAN dalam pemandangan umum nya menyampaikan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD dikoordinasikan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan, sesuai visi dan misi Wali Kota Pematangsiantar. Ke depannya, Pemko berkomitmen melakukan optimalisasi pencapaian program melalui pemantauan secara berkala.
Fraksi Golkar Indonesia yang menyebutkan, angka pengangguran di Kota Pematangsiantar tahun 2025 sebesar 7,74 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka di Indonesia per Agustus 2025 tercatat 4,85 persen disampaikan Pemko Pematangsiantar melalui perangkat daerah terkait telah melakukan berbagai upaya secara terintegrasi untuk menekan persentase tingkat pengangguran. Upaya tersebut telah memberikan dampak penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 8 persen menjadi 7,74 persen pada tahun 2025. Sebagai informasi, Pemko Pematangsiantar merupakan salah satu nominator pada wilayah regional Sumatera kluster kota kinerja Pemerintah daerah dimensi penurunan tingkat pengangguran.
“Terkait inovasi pemanfaatan potensi investasi baru, dapat kami sampaikan Pemerintah Kota telah menyampaikan usulan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi,” tuturnya.
Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat, yakni optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang masih kurang maksimal dan pendapatan daerah yang belum digali secara optimal, atas saran anggota DPRD, Pemko Pematangsiantar tetap berupaya memaksimalkan penerimaan PAD. Kemudian, untuk pembangunan infrastruktur dan penataan kota serta melakukan percepatan pembangunan atau pelaksanaan program penanganan yang lebih terukur dan merata, Pemko Pematangsiantar selalu berpedoman pada azas pemerataan pembangunan berbasis wilayah.
Kemudian, atas Pemandangan Fraksi Nurani Keadilan tentang kondisi ril angka kemiskinan tahun 2025, angka pengangguran, dan indeks ketimpangan pendapatan (Gini Ratio, dapat disampaikan angka kemiskinan tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 6,24 persen. Begitu juga angka pengangguran turun menjadi 7,74 persen. Sebaliknya, angka Gini Ratio mengalami kenaikan dan akan menjadi perhatian ke depan.






