Sedangkan terkait Ranperda RT/RW dan tapal batas wilayah Kota Pematangsiantar dengan Kabupaten Simalungun, dijelaskan Pemko Pematangsiantar telah melaksanakan koordinasi dengan Pemkab Simalungun.
Selanjutnya, atas pemandangan Fraksi Partai Gerindra, terkait koordinasi antar perangkat daerah dalam menangani permasalahan yang menghambat pencapaian target pembangunan dan serapan anggaran yang belum maksimal, katanya akan menjadi perhatian Pemko Pematangsiantar untuk menindaklanjutinya.
“Hal ini akan menjadi perhatian kami untuk menganggarkan program yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat,” sebutnya.
Untuk pemandangan umum Fraksi Partai NasDem, terkait capaian indikator keberhasilan yang digunakan dalam LPKJ Wali Kota Pematangsiantar TA 2025, dijelaskan pengukuran pencapaian kinerja dalam penyusunan LKPJ didasarkan kepada indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Kota Pematangsiantar Tahun 2025-2029. Dijelaskan visi Cerdas, Sehat Kreatif, dan Selaras yang telah ditetapkan pada RPJMD Kota Pematangsiantar Tahun 2025-2029 dijabarkan melalui enam misi, yang bertujuan mencapai indikator makro daerah. Dalam rangka pencapaian target indikator dimaksud, perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing melakukan intervensi secara kolaboratif melalui penyusunan perencanaan program/kegiatan sampai dengan implementasi terhadap program/kegiatan dimaksud.
Atas pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan, terkait capaian realisasi retribusi daerah sangat rendah, hanya mencapai 45,01persen, disampaikan ke depan Pemko Pematangsiantar akan berupaya lebih optimal dalam pencapaian retribusi daerah.
Kemudian, tentang masih banyaknya bus masuk ke inti kota seputaran Jalan Sutomo dan Jalan Merdeka, Pemko Pematangsiantar bersama stakeholder terkait telah melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap bus AKAP dan AKDP yang menuju inti kota. (rons)






