Iwa juga mengingatkan bahwa Indonesia tidak dapat disamakan dengan negara-negara maju dalam menentukan kecepatan transisi energi. Setiap negara memiliki kondisi ekonomi, tingkat kesejahteraan, serta struktur kebutuhan energi yang berbeda.
“Transisi energi memang menjadi agenda global dan Indonesia harus terlibat. Namun Indonesia tidak boleh dipaksa mengikuti target negara maju tanpa mempertimbangkan kondisi domestik. Yang terpenting adalah bagaimana kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi untuk mendukung pembangunan,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Iwa turut menyoroti implementasi biodiesel B50 yang dinilai menjadi salah satu langkah strategis memperkuat kemandirian energi nasional. Kebijakan tersebut mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor solar sekaligus meningkatkan pemanfaatan sumber daya domestik.
Menurutnya, hilirisasi kelapa sawit menjadi biodiesel tidak hanya memperkuat ketahanan energi, tetapi juga menciptakan investasi baru, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan nilai tambah ekonomi di dalam negeri.
“Hilirisasi selalu menghasilkan nilai tambah lebih besar dibandingkan menjual bahan mentah. Di situlah manfaat ekonomi yang harus terus diperkuat,” katanya.
Iwa menambahkan keberhasilan transisi energi memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah sebagai regulator, industri sebagai pelaksana investasi, perguruan tinggi sebagai pusat riset dan inovasi, serta masyarakat sebagai pengguna sekaligus penggerak perubahan.
Ia optimistis Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi salah satu pemimpin transisi energi di kawasan. Namun, hal itu hanya dapat terwujud apabila didukung konsistensi kebijakan, penguasaan teknologi, penguatan sumber daya manusia, serta komitmen membangun industri energi yang berdaya saing.
“Indonesia memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kapasitas inovasi yang sangat kuat. Tantangannya adalah memastikan transisi energi benar-benar menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional, bukan sekadar mengikuti tren dunia,” kata Iwa. (sam)






