“Selain menjamin pasokan listrik, kami juga mendorong pemanfaatan energi bersih untuk menekan emisi karbon,” kata Ayiful.
Menurut dia, penggunaan energi bersih di gedung pemerintah diharapkan dapat mengurangi jejak karbon sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis keberlanjutan. Mengingat perekonomian Jakarta ditopang sektor-sektor yang sangat bergantung pada listrik, maka pengelolaan ketenagalistrikan yang efisien menjadi kebutuhan mendesak.
Sejak 2023, Disnakertransgi telah memasang PLTS atap di 20 lokasi sekolah dan kantor pemerintahan dengan total kapasitas 0,59 megawatt peak (MWp). Program tersebut berlanjut pada 2025 dengan target pembangunan PLTS atap di 22 lokasi berkapasitas total 500,5 MWp.
“Ini bagian dari komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mendorong penggunaan energi bersih secara berkelanjutan,” ucap Ayiful.
Di sisi lain, kajian Institute for Essential Services Reform (IESR) menunjukkan potensi teknis PLTS di Jakarta masih sangat besar, terutama pada bangunan publik, komersial, dan permukiman. Namun, kontribusi PLTS terhadap bauran energi Jakarta diproyeksikan tetap rendah hingga 2050 tanpa kebijakan yang lebih progresif.
Berdasarkan riset IESR, potensi energi surya Jakarta mencapai sekitar 22 MW, sementara kapasitas terpasang baru sekitar 0,5 MW atau sekitar 2 persen dari potensi tersebut. Analis Sistem Ketenagalistrikan IESR Abraham Octama Halim mengatakan rendahnya pemanfaatan PLTS atap erat kaitannya dengan keterbatasan regulasi dan insentif.
“Dalam RUED DKI Jakarta 2023–2050, porsi PLTS tersebar hanya sekitar 3,74 persen pada 2050. Angka ini tergolong rendah jika dibandingkan dengan potensi atap bangunan Jakarta yang sangat besar,” kata Abraham.
IESR mencatat, sejumlah gedung di Jakarta memiliki potensi PLTS atap di atas 1 MWp, seperti Mall Kelapa Gading, Universitas Negeri Jakarta, dan Grand Indonesia. Rumah sakit besar seperti RSCM dan RSUP Fatmawati juga memiliki potensi serupa.
“Jakarta itu kaya atap, bukan kaya lahan. Maka perencanaan PLTS seharusnya jauh lebih ambisius,” tutur Abraham.
IESR juga mendorong Pemprov DKI Jakarta segera memperbarui Rencana Umum Energi Daerah (RUED) serta merumuskan insentif fiskal dan nonfiskal, seperti keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), subsidi biaya awal pemasangan, dan kemudahan perizinan. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang percepatan pengembangan energi terbarukan.
Dengan potensi teknis yang besar dan kebutuhan transisi energi yang mendesak, Jakarta dinilai memiliki peluang menjadi contoh kota metropolitan berbasis energi bersih—asal berani menggeser kebijakan dari sekadar target menuju aksi nyata. (red)






