Dalam kesempatan ini, Bobby juga berkomunikasi langsung dengan sejumlah kepala daerah. Ia menanyakan penerapan kebijakan nol rupiah untuk perizinan atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam pembangunan rumah MBR, baik oleh pengembang maupun perorangan.
“Agar pemda benar-benar mengecek di lapangan apakah penerapan PBG sudah nol rupiah. Jangan sampai sudah ditandatangani nol rupiah, tetapi di lapangan masih ada pungutan, baik resmi maupun tidak. Ini harus diseragamkan,” tegasnya.
Bobby juga meminta seluruh kepala daerah memastikan proses perizinan benar-benar dipermudah, karena dukungan daerah menjadi kunci percepatan program nasional perumahan rakyat.
Usai mengikuti rapat virtual, Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi menyampaikan pada prinsipnya Pemko Pematangsiantar siap menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto dalam melaksanakan Program 3 Juta Rumah bagi MBR di Provinsi Sumut, khususnya di Kota Pematangsiantar.
Dari sebaran target kepemilikan rumah di Sumut tahun 2025, katanya, Kota Pematangsiantar mendapat peringkat keempat dengan 1.329 unit.
Untuk menyukseskan program tersebut, Wesly meminta dukungan Gubernur Sumut dan Kementerian PKP agar pembangunan ke depan sesuai regulasi yang berlaku sehingga pelaksanaannya tepat sasaran.
Turut mendampingi Wesly, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sofian Purba, S.Sos, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Ir .Christina Risfani Sidauruk, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sofie M Saragih, S.STP., M.Si, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Johannes Sihombing, S.STP., M.Si. ( Erwan Siahaan)
