Meutya yang pernah menjadi jurnalis televisi itu menceritakan bagaimana dirinya didatangi para senior wartawan untuk mendukung penyatuan PWI yang sedang terjadi dualisme.
“Waktu itu saya baru dilantik menteri, kedatangan senior-senior pers. Karena saya dulunya wartawan, kalau kedatangan senior agak ndredek-ndredeknya, membicarakan mengenai bagaimana menyatukan PWI,” jelas Meutya.
Dari diskusi tersebut, lanjutnya, pemerintah mengambil sikap untuk menghormati independensi pers Indonesia dengan tidak terlibat dalam proses penyatuan.
“Lalu kemudian pemerintah menjaga betul sejauh mana kita tidak terlibat dalam penyatuan ini. Pemerintah memposisikan diri untuk tidak sedikit pun melakukan intervensi,” tegasnya.
Menurut Meutya, lahirnya PWI Persatuan merupakan langkah penting untuk memperkuat peran pers dalam menjaga keadaban bangsa.
“Pemerintah berdiri bersama pers yang independen, profesional, dan bersatu. Dengan pers yang kuat, demokrasi Indonesia akan semakin kokoh,” ujarnya.
Acara pengukuhan di Monumen Pers Nasional yang sarat nilai sejarah itu dihadiri para Ketua PWI Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia, Karobinopsnal Baharkam Polri Brigjen Pol. Erwin Kurniawan, Wakapolda Jateng Kombes Pol Latif Usman.
Lalu Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria, Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, Wakil Walikm Kota Surakarta Astrid Widayani, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kota Surakarta. (red)
