Tahap pertama dapat dilakukan pada periode 2025-2029 dengan target sekitar 25 GW. Fokusnya adalah proyek yang relatif lebih mudah direalisasikan, seperti PLTS atap pada pabrik dan perkantoran, PLTS terapung di waduk, serta pemanfaatan lahan kritis di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi.
Pada tahap ini, pemerintah juga perlu membenahi regulasi yang belum mendukung pengembangan PLTS, termasuk aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), sekaligus membangun ekosistem industri pendukung.
Tahap kedua berlangsung pada 2030-2034 dengan tambahan sekitar 25 GW. Pengembangan mulai diarahkan pada PLTS skala besar untuk kebutuhan industri. Pada fase ini, sistem penyimpanan energi dinilai menjadi bagian penting agar pasokan listrik dapat lebih stabil.
Pembangunan jaringan transmisi antarwilayah juga perlu berjalan beriringan. Namun, besaran target tetap harus disesuaikan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN dan kebijakan terbaru Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Sementara itu, tahap ketiga diarahkan untuk mengejar sisa sekitar 50 GW mulai 2035. Menurut Zulfikar, fase tersebut sangat bergantung pada perkembangan harga baterai dan derasnya aliran pembiayaan hijau.
“100 GW itu perlu dan bukan mustahil. Tapi kuncinya jangan buru-buru, mulai dari yang pasti, yang fondasinya kuat,” ungkap Zulfikar.
Ia menilai pencapaian 25 GW pertama hingga 2029 atau sedikit bergeser dari target waktu bukan persoalan utama. Hal yang lebih penting adalah memastikan proyek yang telah disepakati benar-benar memiliki fondasi kuat dan segera memasuki tahap implementasi.
“Yang penting itu disepakati dan segera mulai jalan dulu,” ucapnya.
Zulfikar menegaskan implementasi program tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah berperan sebagai regulator, sementara PT PLN memiliki posisi strategis sebagai operator sekaligus single off-taker listrik di Indonesia.
Dengan pendekatan bertahap, target PLTS 100 GW dinilai tetap dapat menjadi agenda jangka panjang transisi energi Indonesia. Tantangannya bukan sekadar menambah kapasitas panel surya, melainkan memastikan investasi, lahan, jaringan, penyimpanan energi, regulasi, dan permintaan listrik tumbuh secara beriringan.*






