Dia menegaskan, Indonesia perlu memastikan perdagangan listrik lintas batas tidak mengurangi ketersediaan pasokan dalam negeri, meningkatkan beban biaya konsumen, ataupun mengganggu keandalan sistem kelistrikan nasional.
Karena itu, menurut Syamsir, diperlukan aturan yang tegas mengenai prioritas pasokan domestik, kapasitas ekspor, mekanisme pembatasan pasokan (curtailment), kondisi darurat, serta kewajiban dalam kontrak jangka panjang. Aturan tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan perdagangan dan kebutuhan energi nasional.
Baca Juga:
Aspek lain yang perlu diperkuat adalah metodologi penetapan harga. Syamsir menyebut kerangka harga harus transparan dan mempertimbangkan biaya produksi, risiko, kebutuhan investasi, kondisi pasar, serta nilai atribut lingkungan dari listrik yang diperdagangkan.
Menurut dia, pendekatan tersebut lebih mencerminkan nilai sebenarnya dari listrik dibandingkan sekadar membandingkan tarif antarnegara. Listrik dari sumber energi terbarukan, misalnya, memiliki atribut lingkungan dan manfaat pengurangan emisi yang perlu diperhitungkan dalam negosiasi.
Dengan demikian, Syamsir menilai ekspor listrik Indonesia dapat ditempatkan sebagai bagian dari strategi pengembangan energi regional, bukan semata-mata transaksi jual beli. Kesepakatan yang memperhitungkan aspek ekonomi, lingkungan, investasi, keamanan pasokan, dan keandalan jaringan akan menjadi fondasi perdagangan listrik lintas batas yang berkelanjutan.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Indonesia terbuka terhadap permintaan ekspor listrik dari sejumlah negara tetangga. Namun, ucapnya, kesepakatan jual beli energi tersebut harus memberikan manfaat yang setara bagi kedua belah pihak.
“Beberapa negara tetangga kita meminta untuk kita melakukan ekspor listrik. Bagi kami Indonesia tidak apa-apa kita ekspor, kan kita harus saling membantu,” ujar Bahlil saat membuka event Electricity Connect 2026 di ICE BSD, Tangerang. (sam)






