PenaTerkini.com, Depok – Peringati Hari Pers Nasional (HPN) 2024, Calon Legislatif (Caleg) Partai Golkar, untuk DPR RI, Nofel Saleh Hilabi bersilahturahmi ke Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok, Jumat (09/02/2024).
Dalam kunjungan tersebut pengusaha muda yang mewakafkan dirinya terkini di politik ini menyampaikan beragam program, ide dan tekadnya untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
Politisi muda Partai Golkar, Nofel Saleh Hilabi telah mewakafkan dirinya untuk terjun dalam dunia politik untuk memanusiakan manusia. Hal itu dibuktikannya dengan maju dalam perhelatan dari Pileg 2024 dari Partai Golkar Dapil Kota Depok-Kota Bekasi Nomor Urut 3.
Setidaknya, terdapat tiga program unggulan Nofel Saleh Hilabi yakni kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan. Hal ini dinilai menjadi dasar dalam memanusiakan manusia.
Nofel Saleh Hilabi bernazar, tidak akan mengambil gaji serta tunjangannya apabila terpilih menjadi anggota DPR RI dalam Pemilu mendatang. Uang itu akan dikembalikan kepada masyarakat melalui sejumlah program.
“Saya punya nazar. Kalau saya terpilih, tak satu rupiah pun gaji dan tunjangan saya ambil. Saya akan kembalikan uang gaji dan tunjangan untuk Kota Bekasi dan Depok dalam bentuk program. Saya wakafkan diri saya di dunia politik. Saya enggak butuh itu karena saya sudah punya bisnis yang cukup untuk kehidupan dan kebutuhan saya,” ungkap Nofel Saleh Hilabi.
Di lain sisi, Nofel Saleh Hilabi menuturkan, Kota Bekasi dan Kota Depok yang merupakan Dapilnya memiliki banyak talenta muda nan kreatif.
Sehingga, dia berencana mendirikan creative hub yang bisa diakses secara gratis untuk menyalurkan kreativitas yang dilengkapi fasilitas berupa coworking, office space, layanan pengurusan usaha, notaris, dan jasa promosi yang bisa membantu para calon atau pebisnis muda.
“Anak muda di sana enggak punya tempat yang namanya creative hub sebagai tempat mereka untuk mengembangkan dan memaksimalkan kreativitas. Saya sudah bikin konsepnya,” beber Nofel Saleh Hilabi.
Soal pendidikan, Nofel Saleh Hilabi menilai, pemerintah perlu menghapus sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang selama ini diterapkan. Sebab, sistem itu justru menemui sejumlah tantangan seperti kecurangan, hingga manipulasi alamat. Akibatnya, calon murid yang seharusnya masuk ke sekolah sesuai zonasi malah terpental.
