Pematangsiantar, Presisi-News.co.id | Wakil Wali Kota Pematangsiantar, Herlina mewakili Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, S.H., M.Kn menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut), Jumat (01/05/2026)
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution serta Wakil Gubernur Surya dan bupati/ wakil bupati, wali kota/wakil wali kota se-Provinsi Sumut.
Turut hadir, Kapolda Sumut Irjen Pol Wishnu Hermawan Februanto, Pj Sekdaprov Sumut, Sulaiman Harahap, pimpinan DPRD Sumut, Ketua Panitia Hari Buruh Internasional Elfianti Tanjung, perwakilan Forkopimda Sumut, serta para buruh dari berbagai serikat pekerja.
Dalam sambutannya, Bobby Nasution menegaskan kesejahteraan buruh menjadi prioritas utama pemerintah, sekaligus menyoroti pentingnya penguatan pengawasan ketenagakerjaan.
Bobby menyebut kehadiran sekitar 77 serikat buruh/pekerja membuat suasana Gedung Serbaguna Pemprov Sumut meriah dan penuh kekompakan. Ia menilai hal tersebut tidak terlepas dari intensnya diskusi antara pemerintah provinsi dan serikat buruh dalam setahun terakhir yang melahirkan berbagai kebijakan.
“Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas peran buruh yang ada di Sumut. Bukan hanya menjadi tulang punggung ekonomi, tetapi juga bagaimana membantu kami di pemerintah daerah untuk membuat kesimpulan, kebijakan, dan bagaimana poin-poin kebijakan itu bisa dirasakan dampaknya untuk seluruh buruh di Sumatera Utara. Terima kasih kepada para serikat yang sudah memperjuangkan nasib buruh,” ujar Bobby.
Terkait tuntutan buruh, Bobby menegaskan seluruhnya menjadi bahan pertimbangan penting dengan skala prioritas yang sama. Di antaranya, perlindungan terhadap ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), pemberlakuan upah layak, pengesahan undang-undang ketenagakerjaan baru, hingga penghapusan outsourcing.
“Jadi semua tuntutan buruh itu prioritas, yang InsyaAllah bisa kami ambil langsung kebijakannya dari tingkat provinsi, kami eksekusi. Mana yang menjadi kewenangan pusat, kami akan sampaikan ke Pak Presiden,” sebutnya.






