Oleh: Tulus Abadi,
Pegiat Perlindungan Konsumen, Ketua FKBI (Forum Konsumen Berdaya Indonesia).
Salah satu dampak nyata bencana ekologis di Pulau Sumatera adalah hancurnya pelayanan publik dasar, seperti rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah. Tak ketinggalan juga hancurnya infrastruktur energi, seperti SPBU, depot gas LPG, dan terutama infrastruktur ketenagalistrikan, seperti gardu listrik, tiang distribusi listrik, bahkan transmisi 150 KV, pun ikut tumbang, dan hanyut terbawa banjir dan tanah longsor.
Upaya merevitalisasi hancurnya infrastruktur energi tersebut seperti menegakkan benang basah, penuh perjuangan dan mengharu-biru, melewati beyond of bussiness as usual. Misalnya, PT Pertamina sampai menggunakan helikopter untuk mendistribusikan gas elpiji 3 kg, dan bahkan BBM. Apalagi tim lapangan PLN yang dengan penuh perjuangan memasang kembali tiang/gardu listrik, dan transmisi 150 KV, bak bertaruh nyawa. Itu semua dilakukan bukan hanya tanggung jawab korporasi PLN untuk melistriki masyarakat sebagai pelanggan/pengguna listrik, lebih dari itu adalah upaya mengembalikan sisi kemanusiaan yang hancur akibat bencana ekologis tersebut. Sangat mengharukan tim lapangan PLN harus menarik kabel di tengah lumpur dan hujan deras, yang artinya ini bukan hanya tingkat kesulitannya yang tinggi, tapi juga high risk, bagi keselamatan tim lapangan sendiri. Bahkan terlihat di lapangan kru PLN harus menggunakan sling baja untuk menyeberangi derasnya arus sungai, untuk mengirim pasokan logistik/makanan kepada petugas yang sedang melakukan rekonstruksi transmisi listrik.






