Pena Terkini
Kamis, 19 November 2026
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Daerah
  • TNI-Polri
  • Pendidikan
  • Hukum
  • Politik
  • Advetorial
Pena Terkini
No Result
View All Result
Pena Terkini
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Daerah
  • TNI-Polri
  • Pendidikan
  • Hukum
  • Politik
  • Advetorial
Home Hukum

Jaksa Agung ST Burhanuddin: Kami Harap Kejaksaan Sebagai Lembaga Penuntutan Dapat Berkontribusi Optimal dalam Penguatan Kapasitas PPNS

PenaTerkini.co.id Penulis: PenaTerkini.co.id
3 September 2024 | 06:27 WIB
Rubrik: Hukum
Jaksa Agung ST Burhanuddin sebagai Keynote Speech berjudul “Penguatan Peran Jaksa Agung Dalam Pengangkatan dan Pembinaan PPNS” diacara In House Training yang dilaksanakan  Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM) Kejaksaan Agung, bertempat di Le Meridien, Selasa,(03/09/2024). ( foto: Penkum Kejagung RI)

Jaksa Agung ST Burhanuddin sebagai Keynote Speech berjudul “Penguatan Peran Jaksa Agung Dalam Pengangkatan dan Pembinaan PPNS” diacara In House Training yang dilaksanakan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM) Kejaksaan Agung, bertempat di Le Meridien, Selasa,(03/09/2024). ( foto: Penkum Kejagung RI)

PenaTerkini, Jakarta – Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM) Kejaksaan Agung menyelenggarakan kegiatan In House Training yang menangangkat tema “Penguatan Peran Jaksa Agung dalam Pengangkatan dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)”, bertempat di Le Meridien, Selasa, (03/09 September 2024 ,

Jaksa Agung ST Burhanuddin hadir sekaligus membuka acara dan menyampaikan Keynote Speech-nya yang berjudul “Penguatan Peran Jaksa Agung Dalam Pengangkatan dan Pembinaan PPNS”.

Jaksa Agung menuturkan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk konkret Kejaksaan dalam mewujudkan pelaksanaan peran Jaksa Agung dalam pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam penegakan hukum.

“Pada kesempatan ini atas nama pribadi maupun Pimpinan Kejaksaan, saya menyambut baik acara ini. Tidak lupa, juga saya sampaikan apresiasi kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum beserta jajaran yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan lancar,” ujar Jaksa Agung.

Selanjutnya, Jaksa Agung menerangkan bahwa kedudukan PPNS dalam sistem penegakan hukum di Indonesia sangat penting, mengingat perkembangan teknologi informasi dan globalisasi turut berperan dalam meningkatkan kompleksnya permasalahan hukum.

“Oleh karenanya berbagai macam permasalahan hukum membutuhkan expert di setiap bidangnya, kemampuan Penyidik Umum yang secara generalis tidak mampu untuk menggali logika keilmuan di bidang tertentu yang membutuhkan keahlian secara spesifik,” jelas Jaksa Agung.

Menurut ST Burhanuddin, keahlian dan pengetahuan khusus ini diperlukan agar proses penyidikan dilaksanakan secara efektif oleh masing-masing bidang, yang mungkin saja apabila dilakukan oleh penyidik umum menjadi tidak terdeteksi atau mengalami kesulitan dalam memahami kompleksitas pada kasus-kasus tertentu.

Adapun kedudukan PPNS memiliki status resmi sebagai penyidik yang sejajar dengan penyidik Polri. Berbeda dengan penyidik kepolisian yang memiliki kewenangan umum dalam penyidikan tindak pidana, PPNS memiliki fokus pada tindak pidana spesifik yang berkaitan dengan bidang tugas instansi masing-masing.

Merujuk pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI secara eksplisit menyebutkan bahwa Jaksa Agung merupakan penuntut umum tertinggi. Hal ini berarti bahwa Jaksa Agung diberikan wewenang untuk memberikan arahan dan kontrol terhadap semua tahapan dalam proses penuntutan, termasuk pengawasan terhadap kualitas penyidikan baik yang dilakukan penyidik Polri maupun PPNS.

Sebagai wujud dari pengawasan tersebut, Jaksa Agung memiliki kewenangan dalam proses pengangkatan PPNS oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia harus dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Jaksa Agung. Sebagaimana implikasi dari kewenangan dimaksud, maka pertimbangan Jaksa Agung menjadi salah satu syarat ketentuan dalam penerbitan Surat Keputusan PPNS oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tujuan dari pemberian pertimbangan tersebut untuk memastikan bahwa pengangkatan PPNS sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum, menjaga keselarasan dan koordinasi antar lembaga penegak hukum, juga untuk memastikan bahwa calon PPNS tersebut memiliki kompetensi yang memadai.

Namun demikian, saat ini fungsi Jaksa Agung dalam memberikan pertimbangan tersebut dirasa masih belum optimal, dan terkesan hanya formalitas belaka. Sering kali pertimbangan yang diberikan hanya sebatas persetujuan administratif, tanpa mengindahkan evaluasi yang mendalam untuk memastikan Calon PPNS tersebut memiliki kompetensi dan integritas.

Jaksa Agung berpendapat bahwa peran strategis PPNS dalam penegakan hukum di Indonesia harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas, hal tersebut diperlukan untuk pelaksanaan tugas yang lebih efektif dan efisien. Beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dalam penguatan kapasitas PPNS dapat dilakukan melalui
Peningkatan Kompetensi Teknis, Penguatan Integritas dan Etika Profesi; Modernisasi Peralatan dan Teknologi,
Peningkatan Koordinasi antar lembaga; dan Penyempurnaan regulasi dan kebijakan.

“Oleh karenanya, saya berharap ke depan Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan yang berhubungan erat dengan Penyidik dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam penguatan kapasitas Penyidik PPNS melalui pelatihan individu maupun pembangunan sistem koordinasi yang baik,” ujarnya.

Ia menambahkan, untuk diketahui, pengangkatan dan pembinaan PPNS merupakan proses dalam membangun sistem penegakan hukum yang lebih kuat, efektif, dan berkeadilan, mengingat peran sentral Kejaksaan sebagai pihak yang menerima, memeriksa, dan menyidangkan hasil penyidikan dari Penyidik maupun PPNS. Meskipun kewenangan koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS saat ini dilaksanakan oleh penyidik Polri, namun tanpa peran aktif Jaksa dalam memberikan petunjuk atas proses penyidikan, Jaksa Agung berpendapat tahapan penyidikan akan tidak efektif karena masih adanya bolak-balik berkas perkara atau P-19 dari penuntut umum yang pada akhirnya dapat menyebabkan gagalnya proses penuntutan di Pengadilan.

Lanjutnya, selama ini, pengawasan yang dilakukan terhadap PPNS hanya dilaksanakan oleh penyidik Polri, padahal Penuntut Umum sebagai pengendali perkara harus memastikan agar proses hukum yang diambil oleh PPNS dalam melaksanakan penyidikan sejalan dengan ketentuan yang berlaku dan menghindari adanya kesalahan prosedural yang dapat berdampak pada proses penuntutan di pengadilan Oleh karena itu, dalam memberikan pertimbangan terhadap calon PPNS, Jaksa Agung menyampaikan beberapa poin penting yang harus ditanamkan untuk menciptakan kesatuan pandangan dalam penegakan hukum, yaitu: Integritas sebagai fondasi yang tidak dapat dinegosiasikan bagi setiap penegak hukum. Setiap tindakan harus mencerminkan kejujuran, obyektivitas, dan keadilan.

Perlu ditentukan standar minimum PPNS harus mengetahui perkembangan peraturan perundangundangan dan teknologi investigasi terkini. Koordinasi dan sinergi dalam criminal justice system agar mampu menghasilkan penegakan hukum yang efektif dan efisien, berorientasi pada keadilan.

Mengakhiri keynote speech ini, Jaksa Agung mengajak semua dalam forum ilmiah ini untuk mencurahkan pemikiran dan berbagi pandangan tentang arah kebijakan penegakan hukum khususnya terkait kewenangan Jaksa Agung dalam memberikan pertimbangan dalam pengangkatan PPNS.

“Kewenangan ini tidak hanya menegaskan posisi Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi, tetapi juga sebagai pengendali utama dalam penegakan hukum di Indonesia,” pungkas Jaksa Agung.

Turut hadir dalam acara ini yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Supratman Andi Atgas, Wakil Jaksa Agung Feri Wibisono, Para Jaksa Agung Muda, Para Kepala Badan, Para Staf Ahli Jaksa Agung, Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Kejaksaan Agung, Para Penyidik PPNS dari Instansi/Kementerian/Lembaga, Para Panelis, Panitia, dan Para Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri hingga Kepala Cabang Kejaksaan Negeri yang mengikuti secara daring dan luring.

 

Editor: Adha Lubis

Sumber: Penkum Kejagung RI

Tags: Kejaksaan AgungST Burhanuddin
ShareTweetSendSharePinShareSend

Berita Terkait

Dok. Humas Polres Simalungun.
Hukum

Polsek Gunung Malela Berhasil Ungkap dan Amankan Seorang Wanita Pelaku Curanmor

Penulis: PenaTerkini.co.id
12 November 2026 | 07:18 WIB

PenaTerkini.co.id, Simalungun - Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Gunung Malela berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor (curanmor) yang pelakunya ternyata...

Read moreDetails
Dok. Humas Polresta Deli Serdang.
Hukum

Kapolres Deli Serdang Gelar Konferensi Pers Keberhasilan Bongkar Sarang Narkoba

Penulis: PenaTerkini.co.id
31 Oktober 2026 | 12:01 WIB

PenaTerkini.co.id, Deli Serdang - Polresta Deli Serdang Polda Sumatera Utara melalui Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas...

Read moreDetails
Ilustrasi Pelaksanaan Operasi Gabungan Pengawasan Keimigrasian Kelas II TPI Belawan. (Dok. Imigrasi Kelas II TPI Belawan)
Hukum

Gelar Operasi Gabungan, Imigrasi II TPI Belawan Perkuat Pengawasan Orang Asing

Penulis: PenaTerkini.co.id
17 September 2026 | 14:01 WIB

PenaTerkini.co.id, Deli Serdang - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah...

Read moreDetails
Hukum

Bareskrim Polri Ungkap Jaringan Judi Online Internasional, Transaksi Capai Rp890 Miliar

Penulis: PenaTerkini.co.id
14 Agustus 2026 | 20:13 WIB

PenaTerkini.co.id, Jakarta - Bareskrim Polri mengungkap dua kasus tindak pidana perjudian online jaringan internasional yang beroperasi di Indonesia dan terhubung...

Read moreDetails
Hukum

Polda Metro Jaya Berhasil Mengungkap Jaringan Internasional Peredaaran Narkoba Golongan II Jenis Etomidate, 8.698 Pcs Catridge Diamankan

Penulis: PenaTerkini.co.id
29 Juli 2026 | 09:44 WIB

PenaTerkini.co.id, Jakarta - Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Kali ini, Ditresnarkoba...

Read moreDetails
Konferensi Pers  Penetapan Tersangka Kasus Korupsi Pembiayaan PT PPA–PT BAS  yang digelar di Ruang Rapat Kortastipidkor Polri, Gedung Awaloedin Djamin Lantai 6, Jakarta, Senin (20/07/2026). (Istimewa)
Hukum

Kortastipidkor Polri Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Pembiayaan PT PPA–PT BAS

Penulis: PenaTerkini.co.id
21 Juli 2026 | 09:41 WIB

PenaTerkini.co.id, Jakarta – Kortastipidkor Polri menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas pembiayaan invoice financing...

Read moreDetails

Berita Terbaru

Pendidikan

ITPLN Dorong Perempuan Kuasai Masa Depan Industri Nuklir

18 November 2026 | 20:04 WIB
Nasional

PLN Kembali Raih Sertifikasi Great Place to Work, Masuk Daftar Best Workplaces Indonesia dan Asia 2026

17 November 2026 | 21:26 WIB
Pendidikan

Transisi Energi RI Makin Besar, PLN Ungkap Peluang Besar bagi Lulusan ITPLN

17 November 2026 | 20:59 WIB
Nasional

Rekam Jejak Suroso Isnandar, dari Insinyur Ketenagalistrikan hingga Pimpin PLN

17 November 2026 | 19:59 WIB
Nasional

Perjalanan Karier dan Kontribusi Suroso Isnandar di Sektor Energi

17 November 2026 | 18:05 WIB
Pendidikan

ITPLN Buka Jalan Karier Lulusan via Career Day, Sejumlah Perusahaan Berebut Talenta

16 November 2026 | 18:23 WIB
Nasional

Prof. Iwa Beberkan 3 Jurus Hadapi Krisis SDM Energi Surya di Forum Dunia

16 November 2026 | 11:16 WIB
Nasional

Di COP31 Turki, ITPLN Bongkar Strategi Atasi Kesenjangan Talenta Energi Terbarukan

16 November 2026 | 10:59 WIB
Pendidikan

Dari Garbarata hingga Menara Listrik, ITPLN Pelajari Workshop Berstandar Internasional

15 November 2026 | 13:53 WIB
Nasional

Dari Ajang SustainAction 2026, PLN Siap Implementasikan 15 Program Unggulan untuk Pengembangan Masyarakat di Berbagai Daerah

14 November 2026 | 16:58 WIB
Nasional

PLN dan GGGI Teken Salah Satu Perjanjian Karbon Terbesar di Dunia antara Indonesia-Norwegia Berdasarkan Article 6.2 Paris Agreement

14 November 2026 | 16:14 WIB
Nasional

PLN Perkuat Kemitraan Global untuk Percepat Program PLTS 100 GW dan Industri Hijau

13 November 2026 | 21:14 WIB

barak barak barak barak barak barak

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Pedoman
  • Privacy Policy

© 2023-2025 Penaterkini.co.id

rotasi news berita sport sumber kaldera sinata

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Daerah
  • TNI-Polri
  • Pendidikan
  • Hukum
  • Politik
  • Advetorial

© 2023-2025 Penaterkini.co.id

rotasi news berita sport sumber kaldera sinata