PenaTerkini.co.id, Jakarta – Guru Besar Institut Teknologi PLN (ITPLN), Prof. Syamsir Abduh menyinggung regulasi Kebijakan Energi Nasional (KEN) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 yang menempatkan pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri sebagai prioritas. Untuk itu, pihaknya mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor listrik ke negara tetangga.
“Indonesia belum sepenuhnya siap untuk menjadi negara pengekspor listrik utama, karena permintaan listrik dalam negeri dan pengembangan industri harus tetap menjadi prioritas utama,” ujar Syamsir dalam keterangannya, Selasa, (10/11/ 2026).
Dia menegaskan, pemenuhan kebutuhan listrik domestik, keandalan pasokan, dan dukungan terhadap industrialisasi nasional harus menjadi prioritas sebelum ekspor listrik dilakukan. Sehingga, tegasnya, pemerintah perlu memastikan kapasitas pembangkit mencukupi, pasokan listrik andal, cadangan daya aman, serta infrastruktur transmisi memadai sebelum membuka ekspor dalam skala besar.
“Ekspor listrik sebaiknya hanya dipertimbangkan apabila terdapat surplus berkelanjutan yang tersedia tanpa mengorbankan ketahanan energi nasional, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Kebijakan ekspor listrik, ungkapnya, tidak boleh mengurangi ketahanan energi nasional, menghambat pertumbuhan ekonomi, ataupun membebani masyarakat melalui keterbatasan pasokan dan kenaikan biaya listrik. Dia mengingatkan pemerintah agar terlebih dahulu memperkuat sistem kelistrikan nasional, mempercepat pengembangan energi terbarukan, serta menjamin akses listrik yang terjangkau dan andal bagi seluruh masyarakat.
Diakuinya, tantangan utama Indonesia saat ini bukan sekadar menjual listrik ke pasar regional, melainkan memastikan sistem kelistrikan mampu menopang kebutuhan masyarakat dan ekspansi industri. Ketersediaan listrik, ucapnya, menjadi salah satu prasyarat penting bagi investasi, hilirisasi, dan peningkatan daya saing ekonomi nasional.






