Bagi Indonesia, pelajaran tersebut menjadi relevan karena Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang besar, mulai dari tenaga surya, panas bumi, tenaga air, angin hingga biomassa. Tantangannya adalah mengubah potensi tersebut menjadi kapasitas energi yang dapat diandalkan dan terintegrasi ke dalam sistem kelistrikan nasional.
Karena itu, Indonesia perlu memperluas infrastruktur transmisi agar sumber energi terbarukan dapat disalurkan dari wilayah dengan potensi besar ke pusat-pusat beban. Penguatan jaringan menjadi semakin penting karena sebagian besar sumber energi terbarukan berada jauh dari lokasi konsumsi energi.
Indonesia juga perlu mempercepat modernisasi sistem kelistrikan melalui penerapan smart grid dan teknologi penyimpanan energi berbasis baterai. Teknologi tersebut dibutuhkan untuk mengelola karakteristik energi terbarukan yang tidak selalu menghasilkan listrik secara konstan.
Di sisi pasar, reformasi mekanisme kelistrikan dan penetapan harga juga menjadi pekerjaan penting. Kepastian keekonomian proyek energi terbarukan akan menentukan minat investasi sekaligus mempercepat pembangunan pembangkit dan infrastrukturnya.
Pada saat yang sama, Indonesia perlu mendorong manufaktur teknologi energi terbarukan di dalam negeri. Pengembangan industri panel surya, baterai, komponen pembangkit, dan teknologi pendukung lainnya dapat membuat transisi energi tidak hanya menghasilkan penurunan emisi, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja.
Instrumen ekonomi seperti penetapan harga karbon dan pembiayaan hijau juga perlu diperkuat. Menurut Syamsir, kebijakan tersebut penting untuk menciptakan sinyal ekonomi yang mendorong investasi menuju teknologi rendah karbon.
Namun, percepatan transisi energi tidak boleh mengabaikan aspek keadilan. Penurunan penggunaan bahan bakar fosil berpotensi memengaruhi pekerja, industri, dan masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor tersebut.
Karena itu, transisi energi Indonesia perlu dirancang sebagai proses yang tidak hanya mengejar target penurunan emisi, tetapi juga memastikan pekerja dan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan serta kesempatan beradaptasi.
Dengan demikian, pengalaman Denmark, Norwegia, dan Tiongkok menunjukkan bahwa tidak ada satu resep tunggal untuk menyelesaikan transisi energi. Indonesia perlu mengambil pelajaran dari masing-masing negara, lalu menyesuaikannya dengan karakteristik sumber daya, geografis, sistem kelistrikan, industri, serta kebutuhan masyarakat.
Tugas negara, kata Syamsir, bukan sekadar mengganti energi fosil dengan energi terbarukan. Negara harus memastikan seluruh ekosistem transisi berjalan serempak, mulai dari kebijakan, jaringan listrik, teknologi, pembiayaan, industri hingga masyarakat.
“Indonesia harus membangun transisi energi yang andal, terjangkau, berkelanjutan, sekaligus berkeadilan. Jadi, keberhasilan transisi energi bukan hanya soal berapa banyak pembangkit energi terbarukan yang dibangun, tetapi bagaimana sistem energi nasional tetap mampu melayani kebutuhan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ucap Syamsir. (sam)






